RRI.CO.ID, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, efisien, dan mandiri.

Hal tersebut dibahas dalam rapat asistensi proyeksi kemampuan keuangan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Tubaba, Kamis, 18 Juni 2026.

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Tubaba, Iwan Mursalin, bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur Kabupaten, Kepala Bapperida, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, serta Kepala Bagian Organisasi.

Ketua Tim II Inspektorat Khusus Kemendagri, Wiratmoko, mengapresiasi capaian pembangunan makro Kabupaten Tubaba. Menurutnya, sejumlah indikator strategis daerah menunjukkan hasil yang positif dan berada di bawah rata-rata nasional.

"Indikator makro ekonomi Tubaba tercatat sangat bagus. Angka kemiskinan, pengangguran, hingga penanganan stunting berhasil ditekan hingga berada di bawah rata-rata nasional. Ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang sangat baik," ujarnya.

Selain itu, Kemendagri juga menilai Pemkab Tubaba berhasil memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 30,6 persen serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan sebesar 11,4 persen.

Dalam asistensi tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga membahas sejumlah strategi penguatan struktur APBD melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, menjelaskan program asistensi dilakukan sebagai bentuk pendampingan agar postur APBD daerah semakin kuat dan berkelanjutan.

Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan antara lain optimalisasi digitalisasi dan pemutakhiran data pajak daerah, revaluasi sektor potensial seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkebunan dan pertanian, optimalisasi aset daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penyusunan roadmap penataan belanja pegawai untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.

Sementara itu, Tim Asistensi Kemendagri yang dipimpin Karolina Sianipar menyampaikan bahwa hasil dari kegiatan tersebut akan dituangkan dalam Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah.

Pemkab Tubaba berharap sinergi dengan Kemendagri dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.