RRI.CO.ID, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa 7 Juli 2026, serta dihadiri jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD.

‎Pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung. Hasil kerja Pansus selanjutnya disampaikan kepada rapat paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah.

‎Juru Bicara Pansus DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menjelaskan pembahasan dilakukan melalui penelaahan dokumen hasil pemeriksaan, rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah, serta verifikasi terhadap data pendukung. Seluruh proses tersebut menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang ditujukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

‎"Pansus telah mengidentifikasi hal-hal yang patut diapresiasi serta mencatat berbagai temuan yang memerlukan perbaikan segera. Seluruh hasil pembahasan beserta rekomendasi tindak lanjut telah kami tuangkan dalam laporan untuk menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah," ujar Fauzi.

‎Menurutnya, laporan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap anggaran juga diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

‎Pansus turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, optimalisasi pendapatan daerah, hingga percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Selain rekomendasi umum, Pansus meminta sejumlah organisasi perangkat daerah segera menyelesaikan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing.

‎Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap seluruh rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

‎