Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola BUMD Berbasis Data

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang transparan, akuntabel, dan berbasis data melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (SIPD BUMD).

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data pada SIPD BUMD yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari ruang kerjanya, Selasa 7 Juli 2026.

Bagi Pemprov Lampung, penguatan tata kelola BUMD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan daerah sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi tersebut, Pemprov Lampung menunjukkan dukungan terhadap implementasi SIPD BUMD sebagai instrumen penting dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran melalui pemanfaatan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir.

Implementasi sistem tersebut juga diharapkan mampu memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD secara berkelanjutan sehingga perusahaan daerah dapat berkembang lebih sehat, profesional, dan kompetitif.

Selain itu, pengelolaan data yang terintegrasi dinilai akan memudahkan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, mulai dari aspek keuangan, operasional, hingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Pemprov Lampung menilai transformasi digital dalam tata kelola BUMD menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan penguatan sistem informasi tersebut, pemerintah berharap BUMD di Lampung mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.