RRI.CO.ID, Bandarlampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2026 dengan mengangkat tema penguatan Program Desaku Maju yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

Kegiatan yang digelar di Kantor Wilayah DJPb tersebut menjadi forum kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan fiskal dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kemajuan desa.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah memahami secara utuh konsep Program Desaku Maju yang diinisiasi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

"Pak Gubernur memiliki program Desaku Maju. Jangan sampai kami sebagai instansi vertikal, khususnya Kementerian Keuangan, justru tidak memahaminya. Harapannya rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan bisa selaras dengan program tersebut," ujar Purwadhi, Senin, 29 Juni 2026.

Menurut Purwadhi, pemahaman terhadap Program Desaku Maju penting agar hasil kajian fiskal yang disusun DJPb dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan mendukung pembangunan daerah.

Dia menilai, sosialisasi program tersebut juga perlu menjangkau kalangan akademisi dan masyarakat luas agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembangunan desa di Lampung.

"Hari ini kami meminta Bappeda Lampung memberikan penjelasan mengenai Desaku Maju agar kami sebagai instansi vertikal memahami program tersebut," katanya.

Selain menghadirkan Bappeda Provinsi Lampung, kegiatan juga menghadirkan pakar ekonomi lokal Kementerian Keuangan, Prof. Marselina Djayasinga, yang memaparkan materi mengenai strategi pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah perdesaan.

Purwadhi menyebut materi tersebut disusun secara komprehensif untuk memberikan motivasi sekaligus masukan bagi pengembangan desa-desa di Lampung agar memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini, DJPb Lampung berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

"Harapan kami, sinergi dan kolaborasi hari ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret bagi perkembangan ekonomi di Lampung, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa," katanya, mengakhiri.