Lampung Targetkan Waste to Energy pada 2029

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya penanganan sampah melalui kolaborasi dengan Yayasan Boemi dan Kita (BoemiKita) serta Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dengan perwakilan kedua lembaga di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Senin 22 Juni 2026.

Pertemuan tersebut membahas sinergi reaktivasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) terintegrasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular dan upaya mewujudkan Lampung yang bersih, hijau, dan berdaya saing.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa persoalan sampah di Lampung telah menjadi isu serius yang membutuhkan solusi komprehensif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi.

“Persoalan sampah di Lampung sangat besar, keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Yang ingin saya garis bawahi, cita-cita kita adalah mewujudkan waste to energy pada tahun 2029. Kami sangat terbuka karena membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengelola sampah agar menjadi peluang yang bernilai,” ujar Jihan.

Menurut Jihan, pengelolaan sampah memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Namun, Pemerintah Provinsi Lampung tetap memiliki ruang untuk melakukan intervensi, terutama dalam mendorong optimalisasi TPS3R yang selama ini belum berfungsi maksimal akibat minimnya pendampingan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, reaktivasi TPS3R menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dari hulu. Selain mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi dari sampah melalui konsep ekonomi sirkular.

Dalam pertemuan itu juga dibahas skema kolaborasi multipihak yang melibatkan berbagai lembaga. GGGI Indonesia akan berperan sebagai delivery partner, Indonesia Investment Exchange (IIX) sebagai advisor, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai host agency, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai regulator, operator lokal sebagai pelaksana lapangan, serta BoemiKita sebagai pendamping operasional.

Melalui kolaborasi tersebut, Lampung diharapkan dapat memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperpanjang usia operasional TPA, hingga menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Indonesia.

Jihan juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Danantara dalam pengembangan pengelolaan sampah yang saat ini mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Program tersebut diharapkan dapat diperluas ke 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Menurutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan perhatian khusus terhadap target pembangunan fasilitas waste to energy pada tahun 2029 yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Lampung akan menyiapkan sejumlah lokasi potensial yang akan dibahas lebih lanjut bersama para mitra.

Selain pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, Jihan menilai edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Pasalnya, persoalan sampah bermula dari tingkat rumah tangga sehingga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menjadi kunci keberhasilan program.

Ia menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman dan pendampingan selama ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan sejumlah TPS3R yang telah dibangun.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran BoemiKita yang selama ini aktif dalam edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah, serta GGGI Indonesia yang berpengalaman mendukung pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon di Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Lampung berharap pengelolaan sampah tidak hanya mampu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru yang berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Lampung yang bersih, hijau, dan berdaya saing.