RRI.CO.ID, Pesawaran- Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai belum memberikan dampak secara langsung terhadap roda aktivitas nelayan kecil di Kabupaten Pesawaran. Kendati demikian, bayang-bayang kelangkaan BBM jenis lain yang selama ini menjadi urat nadi utama untuk melaut kini memicu kekhawatiran baru di kalangan masyarakat pesisir.

Mawardi, salah seorang nelayan tradisional asal Kecamatan Teluk Pandan, mengungkapkan bahwa benang kusut yang dihadapi nelayan sebenarnya bukan sekadar gejolak kenaikan harga nonsubsidi belaka. Persoalan mendasar yang sudah mengakar bertahun-tahun justru terletak pada rumitnya akses untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Sejak dulu nelayan kecil sebenarnya sudah kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Kami tidak pernah benar-benar menikmati subsidi itu karena aksesnya terbatas,” ujar Mawardi, Kamis 11 Juni 2026.

Akibat tidak adanya akses mudah ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), mayoritas nelayan di wilayah Pesawaran terpaksa membeli BBM di tingkat eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pola distribusi yang tidak berpihak ini memaksa mereka melaut dengan ongkos operasional yang membengkak. Nelayan harus bolak-balik menggunakan sepeda motor ke SPBU darat hanya untuk mengangkut BBM ke wadah penyimpanan di rumah sebelum melaut.

"Saya sudah beberapa kali mengusulkan solusi terkait distribusi BBM kepada instansi terkait, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang nyata,” katanya.

Selain urusan bahan bakar, potret ruang tangkap nelayan tradisional di wilayah pesisir Pesawaran kini kian terdesak dan memprihatinkan. Mawardi menyoroti maraknya pengoperasian alat tangkap berukuran besar di wilayah pesisir yang dinilai secara masif merusak terumbu karang dan menghancurkan rumpon-rumpon tradisional milik nelayan kecil.

“Nelayan kecil semakin terdesak. Aturan sebenarnya sudah ada, tetapi pengawasannya yang masih lemah,” ucapnya.

Ia mendesak pemerintah tidak hanya terjebak pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pengawasan sumber daya laut serta memberikan pendampingan intensif kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) lokal.

Di sisi lain, tata ruang laut yang kian bersinggungan dengan masifnya perkembangan sektor pariwisata juga menuntut perhatian serius. Mawardi mencontohkan bagaimana program Kampung Nelayan Merah Putih dari pemerintah pusat belum sepenuhnya menyentuh realitas di lapangan. Syarat mutlak penyediaan lahan seluas satu hektare dinilai tidak realistis untuk diterapkan di kawasan pesisir padat penduduk seperti Teluk Pandan yang notabene merupakan salah satu sentra nelayan utama.

"Harusnya pemerintah melihat langsung daerah yang memang mayoritas penduduknya nelayan, bukan hanya menunggu usulan dari masyarakat," kata Mawardi.

Untuk mendongkrak kesejahteraan di tengah potensi perikanan Pesawaran yang melimpah, nelayan mendesak pemerintah segera membangun fasilitas ruang pendingin (cold storage). Fasilitas ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar nelayan memiliki daya tawar dan tidak lagi terpaksa menjual murah hasil laut ke tengkulak saat musim panen akibat takut membusuk.

“Yang paling penting, nelayan bisa mendapatkan BBM dengan mudah, ruang tangkap tetap terjaga, dan hasil tangkapan memiliki nilai jual yang lebih baik,” katanya.