RRI.CO.ID., Bandarlampung: Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5/2026).

Dalam laporan yang dibacakan pada rapat paripurna, Panitia Khusus menyampaikan hasil pembahasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan melalui rapat pendalaman dokumen serta koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Panitia Khusus mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sepanjang 2025 mencapai 5,28 persen. Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih berkembang dan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan daerah.

Meski demikian, DPRD menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari indikator ekonomi makro semata. Kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan ketepatan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat juga menjadi perhatian penting.

Dalam evaluasinya, Panitia Khusus memberikan sejumlah catatan terkait kualitas penyajian LKPJ Kepala Daerah. DPRD menilai penyajian laporan perlu lebih menggambarkan hubungan antara capaian indikator pembangunan dengan penggunaan anggaran daerah secara terukur dan komprehensif.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar proses evaluasi pembangunan dilakukan lebih detail dan berbasis data yang akurat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengawasan program pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, anggota DPRD, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung. Melalui pembahasan LKPJ tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di daerah.