RRI.CO.ID., Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah. Hal itu disampaikan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Senin (25/5/2026).

Dalam forum tersebut, Mirza menekankan pentingnya percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Menurutnya, digitalisasi transaksi akan membantu pemerintah membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertata dan akuntabel.

Ia mengatakan penerapan ETPD tidak hanya bertujuan mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi digital. Lebih dari itu, digitalisasi juga menjadi upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” kata Mirza. Ia menilai sistem digital akan mempermudah pengawasan terhadap arus transaksi dan penerimaan daerah.

Menurut Mirza, masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung menjadi indikasi belum optimalnya sistem pengawasan transaksi daerah. Padahal, aktivitas ekonomi Lampung sangat besar dengan nilai perputaran uang mencapai Rp528 triliun sepanjang 2025.

Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung yang memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal dari sisi penerimaan pajak daerah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya potensi pendapatan yang belum tercatat secara optimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan transformasi digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi,” ujar Jihan. Ia berharap seluruh pemerintah daerah di Lampung dapat memperkuat sinergi dalam mempercepat implementasi digitalisasi pelayanan publik dan transaksi daerah.