RRI.CO.ID, Bandarlampung - Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung meminta pencairan bantuan operasional sekolah daerah atau Bosda segera dilakukan. Permintaan itu disampaikan saat hearing persiapan SPMB bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, Asroni Paslah, mengatakan sekolah negeri kini tidak lagi diperbolehkan menarik uang komite. Kondisi tersebut membuat sekolah sangat bergantung pada dana bantuan pemerintah.

Menurut Asroni, Bosda yang telah dianggarkan hingga kini belum sepenuhnya diterima sekolah-sekolah. Akibatnya, kegiatan operasional sekolah dinilai belum berjalan maksimal.

“Kemarin kita sudah anggarkan Bosda, tetapi sampai hari ini belum terdistribusi,” ujar Asroni Paslah, Senin, 18 Mei 2026.

Ia menyebut kepala sekolah saat ini hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat. DPRD meminta Dinas Pendidikan segera mempercepat proses pencairan bantuan daerah tersebut.

Selain membahas Bosda, hearing juga membicarakan kesiapan pelaksanaan SPMB 2026. DPRD menilai kebutuhan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Kepala sekolah hanya mengandalkan dana BOS pusat untuk kegiatan belajar mengajar,” ucapnya melanjutkan.

DPRD berharap pencairan Bosda dapat membantu sekolah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Dukungan anggaran juga dinilai penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.