RRI.CO.ID, Bandarlampung - Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melakukan kampanye publik terkait Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kegiatan yang digelar di halaman depan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada Kamis, 30 April 2026, dihadiri Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, sebagai bentuk penguatan komitmen lembaga peradilan dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan berintegritas.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Marulak Purba, yang juga menjabat sebagai Ketua Area 5, menjelaskan penguatan pengawasan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya reformasi birokrasi di lingkungan pengadilan.

“Area 5 ini berkaitan dengan penguatan pengawasan. Tugas kami adalah memastikan dan menginformasikan kepada publik bahwa seluruh aparatur pengadilan tidak terlibat dalam praktik gratifikasi,” ujarnya.

Dia menyatakan, melalui kampanye ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ingin mengubah persepsi masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bahwa proses hukum tidak bisa lagi dipengaruhi oleh praktik suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

“Kita harus menciptakan SDM yang betul-betul bersih, tidak lagi terkontaminasi dengan adanya gratifikasi dan itulah tugasnya area 5 untuk menyosialisasikan kepada semua masyarakat. Terutama untuk pencari keadilan, jangan ada pemikiran bahwa keadilan itu bisa dibeli,” jelasnya.

Momentum kehadiran Ketua Mahkamah Agung juga dinilai memberikan penguatan tersendiri dalam kampanye tersebut, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih kuat.

Menurutnya, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sendiri telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM, sebuah capaian yang masih sangat terbatas di Indonesia.

Saat ini, hanya dua pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum yang berhasil meraih kedua predikat tersebut, yakni Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Sebagai bagian dari kampanye, kegiatan juga diisi dengan pembagian atribut kaos kepada masyarakat serta pemasangan spanduk yang menegaskan komitmen pengadilan dalam mewujudkan pelayanan bebas korupsi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat, sekaligus memperkuat komitmen seluruh aparatur pengadilan untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang transparan serta akuntabel.