Komisi VII DPR RI Kunjungi Lampung, Bahas Industri hingga Pariwisata

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis 23 April 2026.

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kemajuan Provinsi Lampung di bidang perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta sarana publikasi, sesuai tema “Kebijakan Peningkatan Bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi di Provinsi Lampung.”

Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menjelaskan struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.

“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah provinsi harus mengelola wilayah luas dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian.

Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya kebijakan harga komoditas, khususnya gabah dan jagung, yang dinilai berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional setelah intervensi harga dilakukan.

Sejumlah indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, sementara inflasi tercatat 1,25 persen atau terendah secara nasional. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat hingga sekitar 130.

“Perbaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” kata Mirza.

Di sektor industri, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 18 persen dan masih didominasi industri berbasis komoditas. Dari potensi nilai komoditas sebesar Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang telah diolah melalui hilirisasi.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pengembangan lima kawasan industri yang didukung infrastruktur pelabuhan strategis untuk ekspor kawasan Sumatera bagian selatan.

Sementara itu, sektor pariwisata mencatat peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Namun, rata-rata lama tinggal wisatawan masih relatif singkat, yakni 1,3 hari, dengan tingkat belanja yang belum optimal.

“Potensi wisata Lampung sangat besar, tetapi perlu pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi,” ujarnya.

Di sektor UMKM, tercatat sekitar 398 ribu pelaku usaha, dengan 70 persen di antaranya dikelola perempuan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesamaan produk dan keterbatasan kapasitas produksi.

Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian pembangunan yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai terdapat dinamika positif dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir.

“Ini merupakan bagian dari prestasi. Dalam satu setengah tahun kepemimpinan Presiden, terlihat bahwa di Lampung sudah muncul gairah pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa potensi Lampung tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kapasitas besar untuk mendorong kemajuan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI, di antaranya percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur, penguatan hilirisasi, pengembangan pariwisata, serta dukungan bagi sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menghasilkan sejumlah catatan strategis.

Di sektor industri, Komisi VII mendorong penambahan kawasan industri di Lampung. Dari lima kawasan yang direncanakan, satu di antaranya disepakati berada di Way Kanan, sementara empat lainnya akan ditindaklanjuti.

Pada sektor pariwisata, dibahas pula pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan. Pemerintah pusat disebut memberikan respons positif terhadap usulan tersebut, termasuk kemungkinan insentif seperti tax holiday, meski masih memerlukan harmonisasi regulasi.

Di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, Chusnunia menekankan pentingnya pembentukan sistem holding atau agregator untuk menghimpun produk UMKM agar memiliki skala ekonomi lebih besar dan mampu menembus pasar ekspor.

“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan agregator, produk bisa dikumpulkan sehingga mampu memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujarnya.

Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf). Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian membuka peluang investasi serta pengembangan industri turunan singkong di Lampung.