DPR RI Dorong Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan di Lampung

KBRN, Bandarlampung: Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menegaskan, kunjungan pihaknya ke Provinsi Lampung merupakan langkah strategis untuk menyerap aspirasi daerah terkait pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan dan evaluasi bersama kementerian serta lembaga teknis terkait di tingkat pusat.

Felly menilai, pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut fungsi penegakan hukum, melainkan juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kepastian berusaha bagi industri. Menurutnya, pengawas ketenagakerjaan memiliki posisi krusial sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak pekerja sekaligus mengawal kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

“Pengawas ketenagakerjaan adalah garda terdepan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan,” ujar Felly.

Dalam kunjungannya, Felly juga menekankan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan komprehensif bagi pekerja tidak hanya di sektor formal, tetapi juga informal. Menurutnya, masih banyak pekerja di Lampung yang belum memperoleh perlindungan sosial yang layak, terutama pekerja sektor informal seperti buruh tani, nelayan, dan pedagang kecil.

Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI bersama kementerian terkait berkomitmen memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan profesionalitas pengawas.

“Kami ingin peran pengawas semakin inklusif dalam memastikan pelaksanaan norma kerja dan perlindungan tenaga kerja,” tegas Felly.

Sebagai provinsi dengan wilayah luas dan perkembangan industri yang signifikan, Lampung dinilai membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang lebih kuat dalam hal pengawasan tenaga kerja. Felly menilai, masih terbatasnya jumlah pengawas serta belum memadainya sarana dan anggaran menjadi tantangan yang perlu segera ditangani.

“Termasuk penguatan jumlah pengawas, peningkatan kompetensi, dan dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Felly, dukungan pusat juga penting untuk memastikan pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah industri, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan dan kawasan pesisir.

Felly menegaskan, kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi langkah nyata dalam memperbaiki pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan. Komisi IX DPR RI, lanjutnya, memiliki mandat langsung dari masyarakat untuk memastikan perlindungan tenaga kerja berjalan efektif dan inklusif.

“Kunjungan kerja ini menjadi langkah nyata dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan,” tutupnya.

Dengan demikian, diharapkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan pengawas ketenagakerjaan dapat menciptakan ekosistem kerja yang aman, sehat, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Provinsi Lampung.