KBRN, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam perencanaan pembangunan yang terarah dan strategis dengan menggelar Rapat Pelaksanaan Desk Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rapat ini berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Jumat, 2 Mei 2025.

Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada 24 April 2025. Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya penyelarasan program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi besar “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Desk Renstra ini bertujuan untuk memfinalisasi dokumen perencanaan strategis masing-masing OPD guna memastikan rencana kerja lima tahun ke depan bersifat realistis, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

“Kita tidak ingin hanya membuat program tanpa dampak. Pembangunan harus fokus dan konsisten,” tegas Gubernur Mirza dalam arahannya.

Rapat Desk Renstra menjadi wadah bagi setiap OPD untuk memaparkan secara rinci rancangan program strategis mereka, serta memastikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas nasional.

Gubernur Mirza juga menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan, dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra ini.

“Yang terpenting, rencana strategis ini harus bisa disinergikan dengan seluruh elemen pembangunan, termasuk pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan dunia usaha,” ujarnya.

Melalui proses yang cermat dan kolaboratif ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan terciptanya dokumen Renstra 2025-2029 yang berkualitas dan implementatif, menjadi panduan bagi OPD dalam menjalankan tugas pembangunan secara berkelanjutan. Renstra ini juga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Lampung yang maju dan berkontribusi aktif menuju Indonesia Emas 2045.