Lampung Desak Harga Singkong Nasional dan Percepat Hilirisasi

KBRN, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan standar harga dan mutu singkong secara nasional. Desakan ini dilatarbelakangi oleh anjloknya harga singkong yang menyulitkan petani dan memukul industri tapioka lokal.

Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, mengungkapkan bahwa persoalan standar kadar aci dan besaran potongan tidak bisa ditangani di tingkat daerah karena merupakan kewenangan kementerian.

“Kalau dua masalah ini tidak diselesaikan oleh pusat, pabrik dan petani tidak akan pernah menemukan titik temu,” kata Mikdar dalam rapat terbatas via Zoom bersama Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Bappenas, dan Badan Ketahanan Pangan Nasional, Selasa (29/4/2025).

Saat ini, harga singkong di Lampung anjlok dari Rp1.350 per kg menjadi hanya Rp1.100 per kg, bahkan dengan potongan hingga 30–38%. Petani hanya menerima kisaran Rp400–Rp500 per kg, jauh dari biaya produksi. Hal ini mengancam kelangsungan industri tapioka Lampung yang menyumbang sekitar 70% dari produksi nasional.

Mikdar menekankan apabila tidak ada keputusan nasional, pabrik akan memilih tutup karena kalah bersaing dengan tapioka dari provinsi lain dan produk impor.

“Kalau harga dan standar kadar aci ditetapkan pemerintah, pabrik pasti mengikuti,” ujarnya, menambahkan.

Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan solusi jangka panjang untuk menyelamatkan singkong adalah dengan mempercepat hilirisasi industri. Dalam rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah se-Lampung pada Rabu (16/4/2025), Gubernur menegaskan pentingnya hilirisasi hingga ke tingkat desa.

“Hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga menjaga stabilitas harga hasil pertanian,” kata Rahmat Mirzani Djausal.

Pemprov mendorong pengembangan singkong sebagai bahan baku energi hijau dan produk industri lainnya, tidak lagi sebatas tepung tapioka.

Langkah ini, kata Gubernur, juga mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk memperkuat ekonomi nasional.

Lampung sendiri masih memimpin produksi ubi kayu nasional, menyumbang 39% dari total produksi Indonesia atau sekitar 6,7 juta ton per tahun. Kabupaten Lampung Tengah menjadi lumbung utama, dengan luas panen mencapai 77.038 hektare.

“Kami berharap keputusan nasional segera keluar. Petani tak bisa menunggu lebih lama. Dan melalui hilirisasi, singkong bisa menjadi penopang utama kemandirian ekonomi dan energi di masa depan,” katanya, menegaskan.