Vaksinasi HPV: Langkah Utama Bentengi Diri dari Kanker Serviks

RRI.CO.ID, Bandarlampung - Kanker serviks hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman kesehatan yang paling ditakuti oleh kaum wanita di seluruh dunia. Berdasarkan data statistik global tahun 2020, penyakit ini menduduki peringkat keempat sebagai kanker yang paling umum di kalangan wanita dengan perkiraan 604.000 kasus baru.

Tidak hanya di tingkat global, situasi di Indonesia juga memerlukan perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak terkait. Tercatat sebanyak 36.633 kasus baru dan 21.000 kematian terjadi di tanah air pada tahun yang sama, yang berarti ada sekitar 50 kasus terdeteksi setiap harinya.

Di balik angka statistik yang mengkhawatirkan tersebut, akar permasalahan utamanya adalah infeksi virus Human Papillomavirus (HPV) tipe risiko tinggi. Hampir seluruh kasus kanker serviks atau sekitar 99% berkaitan langsung dengan infeksi virus ini yang umumnya ditularkan melalui jalur kontak seksual.

Menanggapi tingginya angka penyebaran dan risiko penyakit ini, Senin 28 September 2026, Wimba Widagdho, Dosen Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya tindakan pencegahan sejak dini. Menurutnya, intervensi sebelum seseorang aktif secara seksual adalah kunci utama untuk menekan laju kasus di masa depan.

"Vaksinasi HPV pada usia remaja merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk memutus rantai infeksi virus sebelum aktif secara seksual," ujarnya.

Meskipun tergolong sebagai penyakit yang mematikan, kanker serviks sebenarnya merupakan jenis kanker yang paling bisa dicegah. Pencegahan paling efektif dapat dilakukan melalui pemberian vaksin HPV yang dianjurkan bagi anak-anak usia 11 hingga 12 tahun, baik perempuan maupun laki-laki.

Pemerintah Indonesia sendiri terus berkomitmen menekan angka penyebaran penyakit ini dengan merencanakan program pemberian vaksin HPV secara gratis. Kebijakan strategis ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak di seluruh provinsi sebagai bentuk perlindungan kesehatan nasional yang berkelanjutan.