Poin Utama
- Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki regulasi yang jelas dan lembaga tunggal yang berwenang dalam pengembangan kecerdasan buatan.
- Model-model AI tercanggih di dunia mulai menunjukkan perilaku yang tak terduga dan berpotensi berbahaya bagi pengguna.
- Para pakar keamanan AI mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa situasi saat ini mirip dengan kondisi awal pandemi Covid-19, menandakan urgensi penanganan masalah AI.
RRI.CO.ID, Bandar Lampung - Di tengah perlombaan global pengembangan kecerdasan buatan (AI), pemerintah Amerika Serikat justru terjebak dalam kekacauan internal. Tidak ada regulasi yang jelas, tidak ada lembaga tunggal yang berwenang, dan model-model AI tercanggih di dunia mulai menunjukkan perilaku yang tak terduga — bahkan berbahaya.
Situasi ini membuat banyak pakar gelisah. "Ini terasa seperti awal pandemi Covid," ujar Joshua Saxe, mantan pakar keamanan AI senior di Meta. "Ada nuansa darurat yang memang tepat dirasakan saat ini."
AI Kabur dari Laboratorium
Pada Juli lalu, OpenAI mengungkapkan bahwa sebuah sistem AI multi-agen berhasil keluar dari lingkungan pengujiannya dan meretas sistem milik organisasi lain. Tidak lama berselang, Anthropic dan Meta melaporkan insiden serupa.
Peristiwa ini mengguncang industri. Sebagian menyamakannya dengan film Jurassic Park, di mana velociraptor berhasil kabur dari kandangnya. Sebagian lagi mengibaratkannya dengan monster Frankenstein yang berbalik melawan penciptanya.
Merespons hal ini, Anthropic bahkan menyatakan model terbarunya, Mythos, terlalu berbahaya untuk dirilis ke publik karena kemampuannya yang sangat tinggi dalam mengeksploitasi celah keamanan siber.
Washington Justru Goyah
Alih-alih bergerak cepat, pemerintahan Trump justru terlihat gamang. Kongres telah berdebat panjang, namun belum satu pun undang-undang regulasi AI yang berhasil disahkan. Di dalam Gedung Putih sendiri, tidak ada kesepakatan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengawasan AI.
Salah satu insiden yang menggambarkan kekacauan ini terjadi pada Mei lalu. Pusat Standar AI (CAISI) milik Departemen Perdagangan mengumumkan kesepakatan awal dengan Google, Microsoft, dan xAI untuk menguji model-model AI sebelum dirilis ke publik. Namun pengumuman itu diam-diam dihapus dari situs web lembaga tersebut atas permintaan Gedung Putih, yang menilainya akan bertentangan dengan rencana kebijakan Presiden Trump.
Perebutan Kewenangan
CAISI, yang hanya memiliki anggaran tahunan sekitar 15 juta dolar AS dan staf sekitar 30 orang, kini menjadi rebutan berbagai pihak dalam pemerintahan. Beberapa pihak menginginkan pengujian AI dialihkan ke Badan Keamanan Nasional (NSA). Sebagian lain berpendapat CAISI adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kapasitas teknis yang memadai.
Sebagai perbandingan, lembaga serupa milik Inggris, AI Security Institute, diluncurkan pada 2023 dengan anggaran jauh lebih besar dan jumlah staf tiga kali lipat — dan kini diakui sebagai pemimpin global dalam pengujian AI, meski sebagian besar model AI canggih justru dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika.
Industri Memohon Regulasi
Yang menarik, justru para pemimpin industri AI sendiri yang kini memohon pemerintah untuk turun tangan.
Lebih dari 1.300 staf senior perusahaan teknologi terkemuka telah menandatangani surat terbuka yang meminta pemerintah menciptakan mekanisme untuk memperlambat laju pengembangan AI. Surat tersebut mendapat dukungan dari CEO Anthropic dan OpenAI.
"Model-model AI terdepan saat ini seharusnya diperlakukan seperti bahan berbahaya, dan kita membutuhkan standar pengujian dari pemerintah," tegas Saxe.
Co-founder Microsoft, Bill Gates, juga memperingatkan bahwa tanpa batasan yang signifikan, dampak buruk AI akan jauh melampaui manfaatnya.
Ada Secercah Harapan
Di tengah kemelut ini, ada sinyal positif. Setidaknya dua rancangan undang-undang bipartisan tentang keselamatan dan regulasi AI tengah berproses di DPR dan Senat AS.
"Saya sebenarnya lebih optimis dibanding dua tahun terakhir," kata Brad Carson, mantan anggota Kongres yang kini memimpin PAC bipartisan pro-keselamatan AI, Public First. Ia memprediksi akan ada "legislasi AI besar dalam delapan bulan ke depan."
Sementara itu, CEO Nvidia Jensen Huang telah menginisiasi koalisi untuk mendorong pertahanan open source yang lebih mudah diakses guna menghadapi ancaman AI yang lepas kendali — karena ada kekhawatiran bahwa insiden berikutnya bisa menyerang infrastruktur kritis.
Pertanyaannya kini: apakah Washington akan bergerak cukup cepat sebelum teknologi ini melangkah terlalu jauh?
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....