RRI.CO.ID, Lampung Selatan - Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Sumatera (Itera), Dr. (c) Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng menyoroti lemahnya tata kelola ruang yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir perkotaan terus berulang.

Hal itu disampaikan Dwi Bayu saat menjadi narasumber Seminar Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) bertema “Banjir dalam Perspektif Hukum: Dari Kerugian Publik Menuju Gugatan Kolektif.

Menurutnya, penanganan banjir selama ini masih terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur dan belum menyentuh akar persoalan, yakni pengendalian tata ruang dan alih fungsi lahan.

“Perubahan kawasan resapan menjadi area terbangun membuat daya serap tanah menurun drastis dan meningkatkan limpasan air,” ujarnya, dilansir dari laman Itera, Senin 11 Mei 2026.

Dwi Bayu menjelaskan, lemahnya implementasi kebijakan pembangunan turut memperparah kondisi banjir di kawasan perkotaan. Ia menilai, dokumen tata ruang sering kali tidak dijalankan secara konsisten di lapangan.

Sebagai solusi, ia mendorong penguatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH), penerapan konsep sponge city atau kota spons, hingga perlindungan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (IoT), drone, dan pemodelan spasial dinilai dapat mendukung pengawasan sekaligus menjadi data pendukung dalam penegakan hukum lingkungan.

Dwi Bayu menegaskan, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan kota tidak lagi mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.