RRI.CO.ID, Bandarlampung – Penurunan debit air secara signifikan pada sejumlah bendungan utama di Provinsi Lampung mulai berdampak serius terhadap manajemen pengelolaan sumber daya air daerah. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung mencatat elevasi air di bendungan hulu saat ini sudah berada jauh di bawah ambang batas normal.

Kondisi kritis tersebut memaksa otoritas terkait melakukan penyesuaian distribusi air guna memastikan kebutuhan sektor pertanian tetap terlayani secara berkelanjutan. Penurunan elevasi yang terjadi di Bendungan Batutegi menjadi perhatian utama karena posisinya sebagai sumber pasokan air terbesar di wilayah tersebut.

Kepala BBWS Mesuji Sekampung Elroy Koyari, menjelaskan sebagai reservoir paling hulu, kondisi di Batutegi sangat menentukan ketersediaan air pada bendungan lain seperti Way Sekampung dan Margatiga dalam satu sistem pengelolaan. Pengaturan debit kini dilakukan secara sangat ketat agar jangkauan distribusi air ke wilayah hilir tetap terjaga meski dalam volume terbatas.

“Kalau di Bendungan Batutegi sendiri elevasinya sudah di bawah normal sehingga untuk PLTA tidak kita berikan karena kita fokuskan untuk irigasi,” ujar Elroy Koyari, Kamis 16 April 2026.

Langkah penghentian operasional pembangkit listrik ini menjadi konsekuensi yang harus diambil demi menyelamatkan ribuan hektare lahan persawahan di Lampung. BBWS memprediksi ketersediaan sisa air dari sistem bendungan bertingkat ini masih cukup untuk melayani kebutuhan irigasi hingga akhir tahun dua ribu dua puluh enam.

Kapasitas layanan irigasi pada sejumlah wilayah hilir seperti di sekitar Bendungan Margatiga diperkirakan akan mengalami penurunan drastis dalam beberapa waktu ke depan. Sektor pertanian diimbau untuk segera beradaptasi dengan potensi kemarau panjang guna menghindari risiko gagal panen akibat pasokan air yang tidak optimal.

Pemerintah terus mendorong petani serta pemerintah daerah untuk menyesuaikan pola tanam agar penggunaan air menjadi lebih efisien di tengah keterbatasan. Koordinasi yang kuat antar semua pemangku kepentingan diharapkan mampu menekan dampak kekeringan terhadap stabilitas produksi pangan di Provinsi Lampung.