RRI.CO.ID, Bandarlampung – Komisi Informasi Provinsi Lampung memperkuat pengawasan tata kelola pemerintahan desa guna mengantisipasi praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu. Langkah strategis ini diambil menyusul adanya sejumlah temuan kasus dugaan pemerasan yang memanfaatkan minimnya akses data publik di tingkat akar rumput.

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID di tiap desa menjadi solusi utama untuk menciptakan transparansi anggaran. Keberadaan wadah resmi tersebut memudahkan warga dalam memantau setiap program kerja pembangunan secara mandiri tanpa prosedur birokrasi yang rumit.

Komitmen dalam memperkuat sistem keterbukaan ini ditegaskan melalui audiensi bersama Gubernur Lampung beberapa waktu lalu di pusat pemerintahan. Pertemuan koordinasi tersebut menjadi sarana penting untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan terpercaya bagi masyarakat luas.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, melaporkan keberhasilan lembaganya dalam menuntaskan 15 perkara sengketa informasi sepanjang tahun 2025. Capaian penyelesaian sengketa secara tepat waktu merupakan bukti nyata keseriusan institusi dalam menjamin hak konstitusional warga negara.

“Keberhasilan menyelesaikan 15 perkara sengketa informasi secara tepat waktu adalah wujud komitmen kami dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Erizal, Kamis 19 Maret 2026.

Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang pelayanan informasi publik kini menjadi fondasi hukum yang kuat bagi seluruh badan pemerintah. Pihak legislatif juga diharapkan berperan aktif menyosialisasikan aturan ini agar seluruh perangkat desa memahami kewajibannya dalam menyediakan data yang akurat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif serta akuntabel. Akses informasi yang terbuka merupakan instrumen efektif untuk membangun kepercayaan publik serta mendukung kemajuan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.