RRI. CO. ID, Banda Aceh – Pola pengasuhan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai tanggung jawab keluarga semata. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, tekanan ekonomi, hingga meningkatnya tantangan dalam kehidupan rumah tangga menuntut keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka.

Hal tersebut mengemuka dalam dialog luar studio Banda Aceh Menyapa yang disiarkan langsung dari Kantor Dinas Sosial Aceh pada Senin (27/7/2026) melalui Programa 1 RRI Banda Aceh. Dialog bertajuk "Mengurai Problematika Pengasuhan Anak dari Berbagai Perspektif" menghadirkan tiga narasumber, yakni Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Aceh Rita Mayasari, S.Sos., MPS.Sp., Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Azizah, S.Pd., M.Pd., serta Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh T. Mufardis Shadri, S.H.I., M.H.

Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Aceh Rita Mayasari mengatakan bahwa persoalan pengasuhan anak saat ini semakin kompleks. Tidak sedikit keluarga menghadapi persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga kurangnya pemahaman mengenai pola asuh yang tepat sehingga berdampak pada tumbuh kembang anak.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. Karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik, memberikan kasih sayang, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menambahkan, ketika keluarga menghadapi persoalan yang tidak mampu diselesaikan sendiri, masyarakat tidak perlu ragu memanfaatkan layanan sosial yang tersedia. Pendampingan pekerja sosial dilakukan untuk membantu keluarga menemukan solusi terbaik dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Aceh Azizah menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang dijamin oleh negara, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, hingga hak untuk menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kematangannya.

Menurut Azizah, pemenuhan hak anak harus dimulai dari keluarga. Orang tua tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga wajib memastikan anak memperoleh kasih sayang, perhatian, pendidikan, serta ruang untuk berkembang secara optimal.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan media digital oleh anak memerlukan pendampingan orang tua. Di era teknologi saat ini, pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital menjadi bagian penting dari pola pengasuhan agar anak terhindar dari berbagai risiko, seperti perundungan siber, eksploitasi, maupun paparan konten yang tidak sesuai usia.

Dari perspektif hukum, Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh T. Mufardis Shadri menjelaskan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, termasuk ketika terjadi perceraian. Perbedaan status hubungan suami istri tidak menghapus kewajiban masing-masing pihak dalam memenuhi hak-hak anak.

Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Syariah selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap perkara yang berkaitan dengan hak asuh. Selain mempertimbangkan aspek hukum, pengadilan juga memperhatikan kondisi psikologis, lingkungan, dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak.

Menurutnya, penyelesaian konflik keluarga melalui jalur musyawarah tetap menjadi pilihan terbaik sebelum menempuh proses persidangan. Dengan komunikasi yang baik, orang tua diharapkan mampu menekan dampak negatif perceraian terhadap kondisi psikologis anak.

Ketiga narasumber sepakat bahwa persoalan pengasuhan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Sinergi antara keluarga, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat.

Melalui kolaborasi tersebut diharapkan semakin banyak keluarga memperoleh edukasi mengenai pola pengasuhan yang positif sehingga anak-anak Aceh dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, terlindungi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.