RRI.CO.ID, Banda Aceh - Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini, masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari.

Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan.

Pekerja Sosial Ahli Madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta mengikuti mekanisme yang telah diatur pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung.

"Permasalahan ekonomi menjadi alasan yang sering ditemukan. Selain itu juga terdapat alasan anak yang mengalami kekerasan, ayah yang tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan juga ayah maupun ibu yang tidak bisa menjalankan perannya terhadap anak," kata Rita.

Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak.