RRI.CO.ID, Aceh Besar - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Saifuddin mengajak agar generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (Living ideology) yang diaplikasikan dalam kehidupan, tidak hanya sebagai simbol atau slogan.

Hal itu disampaikan Saifuddin membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, bertemakan "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang tingkat Kabupaten setempat, berpusat di Madrasah Terpadu Tungkop, Aceh Besar, Senin, 1 Juni 2026.

Menurut Saifuddin, tema ini menegaskan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban bagi upaya mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Pancasila disebut sebagai “bintang penuntun” yang terbukti mampu menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan global. Di saat banyak negara menghadapi ancaman perpecahan, Indonesia mampu mempertahankan persatuan di tengah keberagaman etnis, dalam 17 ribu pulau.

“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan dunia internasional. Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” sebutnya.

Menurut Saifuddin, nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi instrumen diplomasi penting untuk menjembatani perbedaan dan meredam konflik di berbagai belahan dunia.

Hal itu tercermin dari kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran mediasi dalam konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan. Selanjutnya, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan terus melawan segala bentuk intoleransi serta radikalisme yang dapat mengganggu harmoni kebangsaan.