RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,95 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di 19 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi. Program pemulihan akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028 dengan mengusung konsep build back better, safer, and more resilient.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Sumatra yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan pada tahap awal tahun 2026 pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,21 triliun.

"Pada tahun 2026 dana sebesar Rp24,21 triliun akan digunakan untuk membangun seluruh lokasi di 19 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Ini merupakan bagian dari rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah," kata Safrizal di Banda Aceh Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, program pemulihan akan berlanjut pada 2027 dengan alokasi anggaran Rp20,21 triliun, sedangkan tahap akhir pada 2028 disiapkan sebesar Rp14,53 triliun. Seluruh tahapan tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir 2028 sebelum dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.

Safrizal menyebutkan, masa efektif rehabilitasi dan rekonstruksi akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.

Pada tahap awal, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kementerian dengan alokasi terbesar. Sebanyak 556 kegiatan akan dilaksanakan dengan nilai anggaran mencapai Rp12,5 triliun. Program tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan irigasi, gedung sekolah, rumah ibadah, hingga normalisasi sungai yang terdampak banjir bandang.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan Rp1,8 triliun melalui 10 kegiatan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal di sejumlah daerah terdampak. Sementara pembangunan hunian tetap di atas lahan milik masyarakat (in situ) akan menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan 210 kegiatan dengan anggaran Rp3,3 triliun. Sedangkan Kementerian Kesehatan mengalokasikan Rp347 miliar untuk 108 kegiatan rehabilitasi fasilitas kesehatan.

Safrizal mencontohkan, di Kabupaten Pidie Jaya, Kementerian Pekerjaan Umum akan merehabilitasi sejumlah fasilitas pendidikan, di antaranya MTs Sirajul Huda dengan anggaran Rp2,66 miliar, MIN 3 Pidie Jaya sebesar Rp1,2 miliar, RA Zuhratul Aini Rp1,5 miliar, serta rekonstruksi Madrasah Ibtidaul Ulum senilai Rp1,2 miliar.

Menurutnya, seluruh rincian program rehabilitasi dan rekonstruksi telah dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan yang dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi pemerintah.

"Ini bukan pengumuman lelang, tetapi informasi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota terdampak. Mekanisme pengadaan nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Safrizal berharap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memperbaiki kerusakan akibat bencana, tetapi juga mampu membangun infrastruktur yang lebih tangguh, aman, serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.