Prabowo Luncurkan Program PLTS 100 GWp di Bali

RRI.CO.ID, Bali — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.

Program tersebut menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan PLTS 100 GWp yang ditargetkan selesai pada 2029. Program tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, namun kapasitas PLTS terpasang hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GWp. Pemerintah akan membangun program PLTS 100 GWp secara bertahap, dengan tahap pertama sebesar 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp.

Upaya pengembangan energi terbarukan juga telah dilakukan sepanjang 2025. Pemerintah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan, terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, dengan nilai Rp103,3 miliar. Infrastruktur tersebut melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pembangunan dilanjutkan di 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan nilai Rp450,2 miliar. Pemerintah juga membangun tiga lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga dengan nilai Rp50,4 miliar.

Program listrik desa turut diperluas dan telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu menerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL.

Menurut Prasetyo, program PLTS 100 GWp juga diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar photovoltaic atau solar PV dalam negeri, serta penciptaan lapangan kerja hijau.

"RUPTL 2025–2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs," tuturnya.

Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan dikawal secara bertahap dan terukur sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif.