Politisi Gerindra Aceh dan Staf Khusus Presiden Soroti Memburuknya Ruang Digital

RRI. CO. ID, Banda Aceh - Pertemuan antara sejumlah politisi Partai Gerindra Aceh dengan Tiar Nabilla Karbala, Staf Khusus Presiden RI Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Teknologi Digital, membahas sejumlah isu strategis daerah, mulai dari penguatan UMKM hingga tantangan transformasi digital di Aceh.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah politisi Partai Gerindra Aceh, yakni Abdurrahman Ahmad, Mahfudz Y Loethan, Edy Asaruddin, Hadi Surya, serta sejumlah politisi Gerindra lainnya. Dalam suasana penuh kebersamaan, berbagai persoalan daerah menjadi pembahasan, termasuk kondisi ruang digital di Aceh yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

Dalam kesempatan itu, Mahfudz Y Loethan menyoroti memburuknya kualitas ruang digital di Aceh yang menurutnya mulai dipenuhi pola komunikasi tidak sehat, terutama dalam siaran langsung media sosial seperti TikTok. Ia menilai maraknya penggunaan bahasa kasar, penghinaan verbal, ujaran tidak pantas hingga konten yang menjurus pada pornoaksi perlu menjadi perhatian bersama.

Bahkan, dalam pertemuan tersebut Mahfudz sempat menunjukkan sejumlah potongan video siaran langsung media sosial yang memperlihatkan penggunaan bahasa kasar, komunikasi verbal yang dinilai merusak etika, hingga konten yang dianggap tidak pantas sebagai gambaran kondisi ruang digital yang perlu segera dibenahi.

Menurut Mahfudz, ruang digital semestinya menjadi medium edukasi, promosi ekonomi masyarakat, pengembangan kreativitas generasi muda, serta penguatan UMKM, bukan justru menjadi arena normalisasi perilaku negatif yang berpotensi memengaruhi pola komunikasi publik.

“Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat dan produktif. Jangan sampai media sosial dipenuhi bahasa kasar, penghinaan verbal, dan konten yang menjauhkan masyarakat dari hal-hal positif. Apalagi Aceh memiliki karakter sosial dan nilai syariat yang harus dijaga,” ujar Mahfudz.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRA dari Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad, menegaskan bahwa persoalan ruang digital tidak boleh dipandang sepele karena berpengaruh terhadap pola komunikasi dan pembentukan karakter masyarakat, terutama generasi muda.

“Media sosial hari ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan perilaku sosial. Ketika publik setiap hari disuguhi bahasa kasar, penghinaan verbal, hingga tontonan yang merusak etika, maka lama-kelamaan itu bisa dianggap normal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Abdurrahman.

Ia menilai Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam membutuhkan ruang digital yang sehat, edukatif, dan produktif. Karena itu, pihaknya berharap ada koordinasi lintas sektor melalui pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, serta penyedia platform media sosial guna memperkuat pengawasan terhadap konten-konten bermasalah.

Selain isu ruang digital, Mahfudz juga membahas tantangan penguatan UMKM Aceh di tengah percepatan transformasi digital agar media sosial lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi usaha, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Tiar Nabilla Karbala menyebut pihaknya memberikan perhatian serius dan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya bidang komunikasi dan digital, untuk memperkuat literasi digital serta pembenahan tata kelola ruang digital yang lebih sehat.

“Tentu kita sepakat ruang digital dan media sosial harus menghadirkan hal-hal positif, edukatif, dan produktif bagi masyarakat. Tidak boleh dipenuhi konten-konten yang merusak, bahasa kasar, ataupun perilaku yang menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai baik. Ruang digital harus menjadi sarana pembelajaran, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan literasi masyarakat,” tutup Tiar.