Wamenkeu Sebut Koordinasi Kebijakan Menjadi Kunci Menjaga Stabilitas Ekonomi

  • 31 Jul 2026 20:00 WIB
  •  Banda Aceh

RRI.CO.ID, Bali - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menegaskan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan merupakan kunci menjaga stabilitas, sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan dalam The20th Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference, di Bali, pada Jum’at, 31 Juli 2026.

Wamenkeu menjelaskan bahwa kebijakan moneter berperan sebagai lini pertahanan pertama, untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memulihkan kepercayaan pasar. Namun, penyesuaian suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat, serta kebijakan makroprudensial yang memastikan likuiditas dan penyaluran kredit tetap terjaga.

Adapun disisi fiskal, Wamenkeu mengatakan pemerintah melakukan stabilisasi harga energi dan pangan, pelaksanaan program prioritas pemerintah, efisiensi belanja negara, serta menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah juga tetap mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran, sembari memfokuskan belanja negara pada program-program prioritas melalui peningkatan efisiensi belanja pemerintah.

"Tujuan kebijakan fiskal dalam situasi saat ini adalah menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan dan pada saat yang sama kita mempertahankan keberlanjutan fiskal untuk menjaga defisit fiskal kita di bawah 3 persen. Ini adalah koordinasi kebijakan yang perlu kita gunakan sebagai kerangka kerja dalam situasi saat ini,” kata Wamenkeu.

Wamenkeu juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum tersebut menjadi wadah untuk melakukan asesmen risiko, menyusun respons kebijakan secara terpadu, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen, inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen, defisit fiskal semester I 2026 berada pada level 0,76 persen terhadap PDB, cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar, dan pertumbuhan kredit tetap kuat sebesar 12,67 persen.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....