KBRN, Banda Aceh : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi Kota Banda Aceh. Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun, di balik pertumbuhan itu, muncul pertanyaan penting: apakah UMKM Banda Aceh sudah siap naik kelas dan bersaing lebih luas?

Hingga tahun 2025, jumlah UMKM di Banda Aceh tercatat sekitar 15.230 unit usaha. Data ini bersumber dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh. Angka tersebut menunjukkan geliat usaha masyarakat yang cukup tinggi, terutama setelah aktivitas ekonomi kembali normal pascapandemi.

Sebagian besar UMKM di Banda Aceh masih didominasi usaha mikro. Jenis usaha yang paling banyak ditemui adalah kuliner, perdagangan kecil, dan jasa. Warung kopi, usaha makanan khas Aceh, pedagang kaki lima, hingga toko kelontong menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai sudut kota. Keberadaan UMKM ini tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain kuliner, sektor kerajinan dan ekonomi kreatif juga mulai berkembang. Produk seperti kerajinan tangan, fesyen lokal, dan olahan khas Aceh semakin sering tampil dalam berbagai acara. Event seperti Aceh Ramadhan Festival dan Meuseuraya Festival 2025 menjadi ajang promosi penting bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas.

Meski begitu, tidak semua UMKM berkembang dengan kecepatan yang sama. Beberapa jenis usaha masih sulit tumbuh, seperti UMKM manufaktur skala kecil, usaha berbasis teknologi, serta UMKM yang menargetkan pasar luar daerah atau ekspor. Keterbatasan modal, peralatan produksi yang sederhana, serta kurangnya pengetahuan bisnis menjadi hambatan utama.

Masalah lain yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah pengelolaan usaha yang belum rapi. Banyak pelaku usaha belum terbiasa membuat pencatatan keuangan, belum memiliki izin usaha lengkap, dan masih lemah dalam hal pemasaran digital. Akibatnya, UMKM sulit berkembang lebih besar dan belum siap masuk ke pasar modern atau bermitra dengan lembaga yang lebih besar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong program pemberdayaan UMKM. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal, pemerintah kota fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha. Program yang dijalankan antara lain pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, kemudahan perizinan, serta penyediaan ruang promosi melalui bazar dan pameran UMKM. Digitalisasi UMKM juga menjadi salah satu fokus utama agar pelaku usaha mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Peran Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Dukungan terhadap UMKM Banda Aceh juga datang dari pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Aceh. Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil DJPb berperan memastikan kebijakan fiskal benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb Provinsi Aceh, sepanjang tahun 2025 hingga November, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh telah mencapai lebih dari Rp4 triliun. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sekitar Rp120 miliar. Sebagian dana tersebut dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, terutama di sektor perdagangan dan kuliner.

Selain mendorong pembiayaan, Kanwil DJPb juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM dan membuka peluang agar pelaku usaha dapat terlibat dalam belanja pemerintah, khususnya pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dinilai penting agar UMKM tidak hanya bergantung pada penjualan harian, tetapi juga memiliki pasar yang lebih stabil.

Menuju UMKM yang Lebih Kuat

Ke depan, pengembangan UMKM Banda Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar naik kelas.

Pada akhirnya, tantangan UMKM Banda Aceh bukan lagi soal jumlah, melainkan kesiapan untuk tumbuh lebih besar, lebih profesional, dan lebih berdaya saing.

Penulis: Muhammad Ridho

(Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil DJPb Provinsi Aceh)

Foto Muhammad Ridho