KBRN, Banda Aceh: UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT KUMKM) Aceh terus mendorong penguatan dan pengembangan produk UMKM di daerah. Melalui pendampingan intensif, para pelaku usaha diarahkan agar mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), memperbaiki kelembagaan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kepala UPTD PLUT UMKM Aceh, Rosti Maidar, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Jumat (29/8/2025), menyebutkan pihaknya memiliki konsultan yang siap mendampingi UMKM terkait berbagai permasalahan yang kerap dihadapi pelaku usaha.

“Pendampingan yang kita lakukan mencakup banyak hal, mulai dari peningkatan kompetensi SDM, kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing, hingga akses permodalan dan jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan lain,” ujar Rosti.

Ia mengakui mayoritas UMKM di Aceh masih berada pada kategori usaha mikro. Tantangan terbesar yang kerap dihadapi adalah kurangnya konsistensi dan rasa percaya diri dalam menjalankan usaha. Banyak pelaku usaha yang kerap berpindah bidang ketika melihat peluang dari rekan lain, sehingga usahanya sulit berkembang.

“Contohnya ada yang sudah mulai usaha menjahit, tapi ketika melihat temannya sukses berjualan kue, dia beralih ke sana. Padahal kunci besarnya itu konsistensi. Di sinilah tugas kami, memberikan penguatan agar mereka percaya pada usahanya sendiri dan terus meningkatkan kualitas produk, mulai dari kemasan hingga logo,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menekankan pentingnya membangun ekosistem industri kreatif berkelanjutan dengan berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam.

Menurutnya, ada tiga prinsip utama yang harus diperhatikan, yakni keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. “Ekonomi Islam harus menghindari praktik monopoli dan eksploitasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Semua merasa adil, baik produsen, konsumen, maupun agen,” jelas Evriyenni.

Ia menambahkan, penerapan prinsip keadilan juga mendorong distribusi keuntungan yang merata sehingga karya pelaku UMKM dapat terus berkembang, mempertahankan nilai kearifan lokal, dan bersaing hingga ke level nasional.