Pengamat: Dana Otsus Aceh Terbatas, Perlu Tambahan Dukungan

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, S.E., M.Si menilai penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Aceh belum sepenuhnya optimal, namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang diterima setiap tahunnya.

Hal itu disampaikan Amri dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Selasa 28 April 2026, terkait pelaksanaan otonomi daerah dan kemandirian ekonomi Aceh.

Menurutnya, secara total dana Otsus yang telah diterima Aceh memang terlihat besar, namun jika dilihat dari alokasi per tahun, jumlahnya relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan di daerah yang luas.

“Kalau dilihat totalnya memang besar, tetapi per tahun itu kecil. Sementara kebutuhan pembangunan di Aceh sangat besar,” ujarnya.

Amri membandingkan kondisi tersebut dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), yang dinilai mampu memberikan dampak signifikan dalam waktu singkat.

Ia menyebutkan, dalam kurun waktu sekitar tiga tahun, anggaran BRR yang mencapai puluhan triliun rupiah mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Aceh.

“Waktu BRR, anggaran besar itu langsung berdampak. Kemiskinan turun cukup signifikan,” katanya.

Sementara itu, penggunaan dana Otsus selama ini dinilai lebih banyak tersebar pada berbagai program, terutama di tingkat pedesaan, seperti pembangunan sarana keagamaan, pendidikan, dan infrastruktur skala kecil.

Meski demikian, Amri menilai anggaran tersebut belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Ia juga menyoroti luasnya wilayah Aceh yang mencakup 23 kabupaten/kota, ribuan desa, dan ratusan kecamatan, sehingga anggaran yang ada harus dibagi ke banyak sektor dan wilayah.

“Ketika dibagi ke seluruh wilayah, anggarannya menjadi kecil dan dampaknya tidak terlalu terasa,” ujarnya.

Selain itu, Amri menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian fiskal Aceh. Ia menilai peningkatan alokasi dana Otsus menjadi minimal 2,5 persen dari dana alokasi nasional perlu dipertimbangkan.

“Kalau tidak ada tambahan dukungan, Aceh akan sulit mandiri secara fiskal,” katanya.

Ia juga menyoroti terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang saat ini masih didominasi sektor pajak kendaraan bermotor, sementara kontribusi dari sumber daya alam dan sektor besar lainnya dinilai belum optimal.

Amri berharap ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak pada daerah, termasuk optimalisasi potensi ekonomi dan peningkatan kontribusi sektor usaha besar terhadap pendapatan daerah.

Menurutnya, penguatan fiskal daerah dan peningkatan aktivitas ekonomi menjadi kunci utama dalam mendorong kemandirian Aceh secara berkelanjutan.