Pembiayaan Iklim Masih Didominasi Utang, Negara Berkembang Tertekan

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pendanaan iklim global yang terus meningkat menyimpan persoalan lain yang tak kalah penting. Di balik komitmen besar menghadapi perubahan iklim, sebagian besar bantuan yang diterima negara berkembang masih berbentuk pinjaman yang berpotensi menambah beban utang mereka.

Briefing paper Institute for Essential Services Reform (IESR) berjudul Beyond Bretton Woods: MDB Reform and the New Development Bank’s Potential in Financing Green Transition Projects mengungkap bahwa pembiayaan iklim dari Multilateral Development Banks (MDB) kepada negara-negara Global South masih didominasi instrumen utang. Kondisi ini dinilai dapat membatasi ruang fiskal negara berkembang yang sedang berupaya membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Data dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 5 persen dari total pembiayaan iklim MDB pada 2024 yang diberikan dalam bentuk hibah. Sebaliknya, selama periode 2019–2024, sekitar 67 persen pembiayaan iklim untuk negara berpendapatan rendah dan menengah disalurkan melalui pinjaman investasi.

Skema pendanaan seperti ini menimbulkan kekhawatiran karena banyak negara berkembang masih bergulat dengan tekanan utang pascapandemi dan tingginya suku bunga global. Alih-alih menjadi jalan menuju ketahanan iklim, pembiayaan tersebut berisiko berubah menjadi beban finansial baru yang harus ditanggung generasi mendatang.

Negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim sering kali merupakan negara dengan kapasitas fiskal terbatas. Ketika investasi untuk energi bersih, adaptasi iklim, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana harus dibiayai melalui utang, kemampuan mereka untuk membiayai sektor penting lainnya dapat ikut tergerus.

Karena itu, reformasi MDB menjadi salah satu tuntutan yang terus menguat dalam berbagai forum internasional. Negara-negara Global South mendorong peningkatan pembiayaan konsesional, penambahan porsi hibah, serta mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel agar upaya menghadapi krisis iklim tidak memperburuk kondisi keuangan nasional.

Di tengah kebutuhan investasi iklim yang terus melonjak, perdebatan mengenai kualitas pendanaan kini menjadi sama pentingnya dengan jumlah pendanaannya. Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan transisi energi dan adaptasi iklim tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan sistem keuangan global menyediakan pembiayaan yang adil dan tidak membebani negara penerima.