RKBRN, Banda Aceh: Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Rijaluddin, menegaskan perlunya langkah cepat pemerintah dalam merasionalisasi anggaran untuk memperkuat penanggulangan bencana yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Dalam wawancara bersama RRI Selasa (9/12/2025), Rijaluddin menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mendorong percepatan serapan anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Namun, bencana yang terjadi di luar perkiraan membuat strategi anggaran harus segera disesuaikan.

“Kita sejak awal sudah meminta dinas-dinas mempercepat penyerapan anggaran. Tapi kita juga tidak menduga terjadi bencana. Karena itu sekarang anggaran yang belum terserap harus dirasionalisasi agar bisa difokuskan untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.

Terkait pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRA, Rijaluddin menegaskan bahwa sebagian besar sudah terealisasi sejak pertengahan tahun. Dengan demikian, perubahan tidak memungkinkan dilakukan pada akhir tahun anggaran.

“Pokir kawan-kawan sudah terealisasi sejak pertengahan tahun, jadi tidak bisa diubah lagi. Paling nanti tahun depan bisa disusun ulang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rijaluddin mendesak Pemerintah Aceh untuk mengambil keputusan strategis dalam menyiapkan dana cadangan guna mempercepat penanganan darurat. Ia menyebut sejumlah opsi yang dapat digunakan, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT), dana cadangan, dana abadi, hingga penarikan sementara dana pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pak Gubernur harus berani mengambil langkah, mempersiapkan dana BTT dari berbagai sumber, termasuk cadangan dan BUMD jika diperlukan,” tegasnya.

Ia berharap langkah cepat pemerintah dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera teratasi dan proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.