Kepala Kanwil DJKN Aceh, Rachmat Kurniawan dalam paparannya di Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Kolaborasi Untuk Optimalisasi Layanan” di Aula Kantor DJKN Aceh, Banda Aceh, Selasa 4 Agustus 2026/ oto : Mahfud T
RRI.CO.ID, Banda Aceh— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Provinsi Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Kolaborasi Untuk Optimalisasi Layanan” di Aula Kantor DJKN Aceh, Banda Aceh, Selasa 4 Agustus 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan, kritik, dan saran langsung dari para pengguna jasa demi mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Kepala Kanwil DJKN Aceh, Rachmat Kurniawan, yang hadir sebagai pembicara kunci memaparkan materi penting mengenai
“Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkeu”.
Dalam penyampaiannya, Rachmat menekankan bahwa DJKN tidak dapat berjalan sendiri dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga sinergi erat dengan para mitra kerja sangatlah krusial.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa perbaikan layanan tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja. Oleh karena itu, melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami membuka diri seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari seluruh mitra kerja. Setiap masukan yang masuk hari ini akan kami klasifikasikan ke dalam program aksi jangka pendek dan jangka panjang, bahkan jika ada kendala regulasi yang sifatnya makro, akan segera kami teruskan ke tingkat pusat demi kenyamanan para pengguna jasa di Aceh," ujar Rachmat Kurniawan.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus konsisten memberikan masukan konstruktif agar pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di wilayah Aceh semakin prima.
Langkah keterbukaan ini turut mendapat dukungan positif dari dunia pendidikan.
Akademisi yang juga menjadi narasumber, Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si., menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata dari transparansi birokrasi modern.
"Langkah Kanwil DJKN Aceh melibatkan publik dan akademisi secara langsung adalah bentuk transparansi yang patut diapresiasi. Keterbukaan instansi pemerintah dalam menerima evaluasi eksternal seperti ini merupakan kunci utama untuk membangun
kepercayaan masyarakat (public trust), sekaligus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan kekayaan negara di daerah benar-benar memberikan dampak sosial-ekonomi yang optimal," kata Prof. Ishak Hasan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Aceh, Amir Hamzah, turut memaparkan standar pelayanan DJKN. Ia menjelaskan bahwa seluruh alur pelayanan instansi berpedoman kuat pada aspek Monitoring dan Evaluasi (Monev), Transparansi, Akuntabilitas, Trust (kepercayaan), serta Improvement atau upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
Di antara standar layanan yang dipaparkan meliputi Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang, Penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak atas Piutang Daerah, hingga Pemberian Bimbingan Teknis Lelang kepada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, Meynar Dwi Anggraeny, menyampaikan laporan terkait capaian dan Tindak Lanjut FKP Tahun 2025. Salah satu inovasi dan komitmen nyata yang diusung adalah penerapan nilai-nilai integritas yang dirangkum dalam semboyan 'TEUKU', yang merupakan akronim dariTeladan, Efektif, Unggul, Kredibel, dan Ukhuwah.
"Komitmen pelayanan kami di tingkat operasional kini diperkuat dengan internalisasi nilai 'TEUKU'—Teladan, Efektif, Unggul, Kredibel, dan Ukhuwah. Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini tidak sekadar menjadi jargon, melainkan tercermin langsung dalam setiap proses birokrasi, mulai dari pelayanan lelang yang transparan hingga penghapusan piutang daerah yang akuntabel," tegas Meynar Dwi Anggraeny.
Forum strategis ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh puluhan peserta yang merepresentasikan berbagai unsur pengguna layanan DJKN Aceh, mulai dari perwakilan Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), TNI/Polri, hingga awak media massa
