DP3A Provinsi Aceh Terus Mendorong Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh terus mendorong percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui penguatan infrastruktur informasi yang aman dan inklusif bagi anak. Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Provinsi Aceh, Amrina Habibi, menegaskan bahwa salah satu indikator penting dalam evaluasi KLA adalah ketersediaan pusat informasi ramah anak di tingkat kabupaten/kota, hal tersebut disampaikan saat diwawancara RRI , Minggu 5 April 2026

“Pusat informasi ramah anak bukan sekadar ruang fisik. Ini adalah ekosistem yang menjamin hak anak atas informasi yang layak, aman, dan sesuai tumbuh kembangnya. Mulai dari konten, akses, sampai pendampingan saat anak mengakses informasi,” ujar Amrina

Menurut Amrina, pusat informasi ramah anak berfungsi ganda: sebagai ruang literasi sekaligus mekanisme perlindungan. Anak dapat mengakses buku, internet sehat, dan layanan konseling, sementara orang tua dan guru mendapat edukasi pola asuh di era digital, ungkapnya.

Amrina menyebut ada 5 syarat yang harus dipenuhi daerah:

• Lokasi aman & mudah dijangkau: Jauh dari paparan asap rokok, miras, dan konten dewasa
• Konten terkurasi: Informasi edukasi, kesehatan, dan hak-hak anak dengan bahasa yang mudah dipahami
• SDM terlatih: Petugas paham konvensi hak anak dan deteksi dini kekerasan
• Partisipasi anak: Melibatkan Forum Anak dalam desain ruang dan jenis layanan
• Mekanisme pengaduan: Tersambung dengan UPTD PPA dan call center SAPA 129

“Tanpa pusat informasi yang benar-benar ramah anak, kita sulit bicara KLA paripurna. Ini hulu tempat anak belajar, bertanya, dan melapor jika ada masalah,” tegas Amrina.

DP3A Aceh saat ini mendampingi 6 kabupaten/kota yang menargetkan kenaikan peringkat KLA tahun ini. Strategi yang dipakai adalah kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan, Diskominfo, dan komunitas literasi agar pusat informasi tidak berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan perpustakaan desa, sekolah, dan ruang publik, tutur Amrina

Amrina juga mengingatkan agar pembangunan pusat informasi tidak berhenti di seremoni.

“Yang kita ukur itu kebermanfaatan. Berapa anak yang datang, apakah mereka merasa aman, dan apakah suara mereka didengar. Itu indikator sesungguhnya,” tutupnya.