Kemenkum Aceh Lantik Empat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Purwandani Harum Pinilihan secara resmi melantik dan mengambil sumpah 4 (Empat) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di Aula Kanwil setempat, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Adapun dalam prosesi tersebut, Purwandani membacakan sambutan tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji merupakan tahapan krusial, sebelum PPNS menjalankan tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025.

"Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bukanlah sekadar prosesi administratif, melainkan bentuk peneguhan komitmen dan tanggung jawab moral serta hukum dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Sumpah yang diucapkan hendaknya menjadi pedoman untuk bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, objektivitas, dan tanggung jawab," ujar Purwandani saat membacakan sambutan Kakanwil.

Lebih lanjut disampaikan, pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, posisi PPNS kian dipertegas dalam sistem peradilan pidana nasional. Sebagai pejabat PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sektoral untuk menyidik tindak pidana tertentu, PPNS diwajibkan selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku serta memperkuat koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Purwandani juga mengingatkan agar setiap tindakan dalam proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Kewenangan yang diberikan negara hendaknya dipandang sebagai amanah yang menuntut integritas tinggi, bukan suatu keistimewaan. Selain itu, para PPNS diminta terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan teknis hukum guna beradaptasi dengan dinamika penegakan hukum, serta senantiasa menjaga tertib administrasi, legalitas, dan pemutakhiran data kepegawaian sebagai bagian penting dalam pembinaan dan pengawasan.

Menutup sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik, seraya berpesan agar momentum ini dijadikan pemicu pengabdian terbaik demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat.