RRI.CO.ID, Pidie - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh, bersama Tim Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), memberi perhatian serius terhadap aspek keamanan digital dan tertib administrasi para notaris baru.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani Harum Pinilihan, menyatakan bahwa pihaknya melakukan monitoring, yang berfokus pada kewajiban notaris untuk membuka kantor operasional paling lambat 60 hari kerja, pascapelantikan yang berlangsung pada 10 Maret lalu. Termasuk menyambangi sejumlah kantor notaris baru di Kabupaten Pidie, untuk memastikan kepatuhan para notaris setelah resmi dilantik.

Adapun pada 20 Mei yang lalu, ada empat lokasi yang diperiksa langsung, yaitu kantor notaris milik Desi Aeriani Putri, Dita Sabila, Qurrata Ayuni, dan Izra Fadiya. Meskipun kantor sudah mulai beroperasi, pelayanan yang diberikan saat ini masih sebatas konsultasi hukum dan belum melakukan penerbitan akta resmi.

"Kami ingatkan agar laporan wasiat dan laporan bulanan dikirim tepat waktu. Yang tidak kalah penting, jangan pernah memberikan akun login AHU kepada siapa pun, termasuk staf kantor sendiri. Semua tindakan harus patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik," ujar Purwandani kepada RRI, pada Kamis, 28 Mei 2026.

Selain memantau aktivitas pelayanan, tim gabungan juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti stempel, spesimen, dan buku-buku wajib. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sarana penunjang dinyatakan memadai. Hanya saja, buku Repertorium dan buku Legalisasi belum berada di lokasi karena masih dalam proses di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).

Setelah merampungkan inspeksi di Kabupaten Pidie, Kanwil Kemenkum Aceh menjadwalkan evaluasi lanjutan untuk memantau perkembangan notaris baru di wilayah lain. Evaluasi tersebut akan digelar secara daring dengan menggunakan data dari Constitutional empat kantor notaris di Pidie sebagai sampel acuan.