KBRN, Atambua:Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Belu terus implementasi portal satu data. Tentunya tidak hanya di topang oleh Diskominfo, akan tetapi butuh kolaborasi lintas perangkat daerah karena semua data sektora, akan menentukan kualitas arah pembangunan Belu kedepan.
Hal ini disampaikan Maria Leto,S.Mat, Statistisi Ahli Pertama Diskominfo Kabupaten Belu kepada rri.co.id, Selasa (28/10/2025). Ia menegaskan, portal satu data ini merupakan arah kebijakan nasional bertujuan menghadirkan data valid, akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua perangkat daerah .
“Portal satu data bukan hanya wadah dan ruang kolaborasi antar perangkat daerah, namun melalui portal ini, data pembangunan, data program, maupun data pelayanan serta kebijakan bisa tersaji secara transparan dan menjadi landasan penting bagi perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi program,” kata Maria.
Ia mengingatkan bahwa kualitas portal tidak akan tercapai jika perangkat daerah tidak serius mengelola data secara sektoral.
“Diskominfo Belu sebagai leading sektor kebijakan program, tetapi kekuatan portal satu data ini ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data yang valid semua OPD,memastikan setiap kebijakan program akan menggambarkan kondisi lapangan yang riil,” ujarnya.
Maria menekankan, penggunaan data merupakan fondasi kemajuan digitalisasi bagi pembangunan daerah. Karena data yang kurang valid, akan berdampak kebijakan program berisiko meleset dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kalau datanya salah,maka perencanaan dan program juga bisa salah arah. Karena itu, disiplin dan komitmen perangkat daerah dalam menginput dan memperbarui data adalah kunci sukses kita bersama,” ucapnya.
Menurutnya, data yang valid akan menghindarkan tumpang tindih program, mencegah inefisiensi anggaran, serta memastikan masyarakat menerima pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan adil.
“Kabupaten Belu kota Beriman ini harus bergerak maju sesuai perkembangan kemajuan teknologi dengan manfaat arah yang jelas. Ya tentu harus berbasis bukti yang valid, bukan sekadar asumsi, sehingga semua itu dapat diwujudkan, jika perangkat daerah benar-benar serius menjaga kualitas datanya,” tuturnya.