RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penguatan tata kelola keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan itu dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap sejumlah insiden kemanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan setiap laporan dugaan keracunan selalu ditindaklanjuti pihaknya melalui investigasi.

“Setiap kejadian itu, satu dapurnya disuspend. Kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan, di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan," katanya yang akrab disama Mas Dar ini, dalam keterangan tertulisnya dikutip, Kamis, 6 Agutus 2026.

"Kemudian KaSPPG-nya kami copot, dan kemudian kita investigasi. Sebetulnya keracunannya karena apa,” ucapnya.

Ia menegaskan, BGN menempatkan setiap kasus keracunan sebagai kejadian yang fatal. Hal ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

Oleh karena itu, pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap kasus keracunan dan terus melakukan berbagai langkah perbaikan. Semua itu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, BGN menemukan beberapa bentuk ketidakpatuhan terhadap SOP. Salah satunya proses pengolahan makanan yang dilakukan jauh lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan.

“Kami melihat beberapa sebab, ini kita ngomong lebih umum, ada yang misalnya SOP-nya, dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua, kita lihat dari lock, lock dapurnya itukan, kita ada sistem locknya, dia kapan persiapan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP merupakan kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, BGN akan memperketat pengawasan terhadap seluruh proses operasional SPPG.

Ia memastikan, apabila ditemukan unsur kesengajaan, BGN akan menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan. “Ini kan masalah kedisiplinan," katanya.