RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghimpun masukan pakar guna memperkuat tata kelola program. Pembahasan khusus tersebut mencakup porsi menu, sanitasi, keamanan pangan, pelibatan ahli gizi, serta pemerintah daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah terbuka menerima masukan para ahli pada Rabu, 5 Agustus 2026. Pemerintah segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Kita mengundang para ahli gizi, termasuk yang selama ini sering memberikan masukan. Kami merasa masukan-masukan itu harus didengar karena tujuannya sama, yakni untuk kebaikan program,” kata Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Agustus 2026.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG. Diskusi BGN bersama Kementerian Kesehatan menghasilkan rekomendasi pengaturan porsi, prinsip 3T, dan penguatan keamanan pangan.

“Kami ingin lebih banyak mendapatkan input, masukan, dan melibatkan kolaborasi dengan banyak pihak. Kami mengakui banyak pihak yang sangat peduli dan sayang terhadap program MBG ini,” kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup pelibatan ahli gizi guna mencegah keracunan dalam pelaksanaan MBG. Upaya kolaborasi lintas pemangku kepentingan tersebut diharapkan mengoptimalkan manfaat sekaligus memperbaiki gizi masyarakat secara berkelanjutan.

“Hari ini kami mendapatkan banyak insight, mulai dari porsi, keamanan pangan agar tidak terjadi keracunan, pelibatan ahli gizi, hingga kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Saya berharap ini bukan menjadi diskusi yang terakhir, tetapi terus berlanjut untuk menyempurnakan program MBG,” ucap Sudaryono.

Ia memastikan seluruh masukan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan pelaksanaan Program MBG. Seluruh masukan dari para pakar gizi tersebut dipastikan akan mengoptimalkan manfaat pelaksanaan program MBG.

“Seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut BGN untuk menyempurnakan pelaksanaan Program MBG. Manfaatnya harus optimal bagi masyarakat serta mendukung perbaikan gizi berkelanjutan,” ucap Sudaryono menegaskan.