RRI.CO.ID, Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat melalui Sistem Layanan Hukum atau SILAKUM. Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Sosialisasi SILAKUM dilaksanakan di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan diikuti Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Hukum kabupaten dan kota, serta Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan hukum. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat memperluas akses masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

SILAKUM merupakan platform layanan hukum terpadu berbasis website yang dikembangkan Kanwil Kemenkum Sulteng. Platform ini mengintegrasikan layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, pembinaan hukum, strategi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan dukungan manajemen.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengatakan SILAKUM bukan sekadar inovasi digital, tetapi bagian dari transformasi pelayanan publik. Menurutnya, inovasi tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum yang mudah diakses, cepat, transparan, dan profesional.

Rakhmat menambahkan, penguatan SILAKUM menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam membangun budaya pelayanan yang berintegritas. Upaya tersebut sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM Tahun 2026.

Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme penggunaan SILAKUM. Sosialisasi juga memperkuat sinergi Kanwil Kemenkum Sulteng dengan pemerintah daerah dan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.

Kanwil Kemenkum Sulteng selanjutnya akan memperluas sosialisasi dan publikasi SILAKUM kepada masyarakat. Evaluasi dan penyempurnaan sistem juga akan dilakukan berdasarkan masukan pengguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum.