RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Kas Pemerintah Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Morowali. Kegiatan berlangsung di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Kamis 6 Agustus 2026.

Harmonisasi merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Kabupaten Morowali dan dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian. Kegiatan diikuti Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah bersama perangkat daerah terkait untuk membahas penyempurnaan substansi rancangan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan norma mengenai pengelolaan kas daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Proses harmonisasi juga bertujuan memberikan kepastian hukum serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan regulasi pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

"Manajemen kas yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel," ujar Rakhmat Renaldy.

Ia menambahkan, proses harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara optimal.

"Melalui harmonisasi, setiap regulasi diharapkan memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara optimal," tambahnya.

Melalui fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.