RRI.CO.ID, Touna - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal itu dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Bupati Tojo Una-Una, Kamis 6 Agustus 2026.

Audiensi dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, I Putu Dharmayasa, dan diterima Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Dr. Alimudin Muhammad, yang mewakili Bupati Tojo Una-Una.

Pertemuan membahas sejumlah program prioritas, di antaranya pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), layanan Kekayaan Intelektual (KI), program SIGAP-KI, fasilitasi pencatatan hak cipta gratis, serta rencana pembentukan Agensi Layanan AHU di Kabupaten Tojo Una-Una. Program-program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum sekaligus meningkatkan perlindungan atas karya dan inovasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyambut baik berbagai program tersebut dan menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaannya. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar layanan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk pelaku UMKM dan komunitas kreatif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan sinergi dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses masyarakat.

"Pelayanan hukum harus semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi bersama pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan Administrasi Hukum Umum maupun Kekayaan Intelektual. Kami berharap kolaborasi ini mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan terhadap karya-karya intelektual daerah, serta menghadirkan layanan hukum yang cepat, mudah, dan berdampak bagi pembangunan daerah," ujar Rakhmat Renaldy.

Melalui kerja sama tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah akan terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan berbagai program pelayanan hukum. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah.