RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat kualitas kebijakan berbasis evaluasi dan data. Melalui Bidang Badan Strategi Kebijakan, sejumlah kajian strategis berhasil diselesaikan pada Semester I Tahun 2026 sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menyusun Laporan Hasil Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Kajian tersebut menjadi bahan evaluasi implementasi regulasi sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan untuk mempermudah layanan pengesahan badan hukum koperasi.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah juga menyelesaikan laporan rekomendasi hasil evaluasi berjalan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dokumen tersebut memuat berbagai rekomendasi strategis guna meningkatkan layanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data, fakta, dan kondisi nyata di lapangan agar hasilnya lebih tepat sasaran.

"Setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang terukur. Karena itu, evaluasi menjadi instrumen penting untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang berbasis data, fakta, dan kondisi riil di lapangan," ujar Rakhmat Renaldy di Palu, Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menjelaskan evaluasi terhadap implementasi Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam memastikan regulasi mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Khususnya, layanan pengesahan koperasi diharapkan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan badan usaha masyarakat.

Di sisi lain, hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

"Budaya evaluasi harus terus dibangun di seluruh lini organisasi. Dengan evaluasi yang objektif dan berkelanjutan, kita dapat mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dari situlah lahir inovasi dan kebijakan yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat," lanjut Rakhmat Renaldy.

Menurutnya, penguatan fungsi Badan Strategi Kebijakan menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Karena itu, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah akan terus mendorong penyusunan kajian, analisis kebijakan, dan rekomendasi strategis sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

Melalui capaian Semester I Tahun 2026 tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah optimistis peran Badan Strategi Kebijakan akan semakin kuat dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Sinergi antara evaluasi kebijakan, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan pelayanan publik diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.