RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Buol yang mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta petunjuk pelaksanaan mutasi dan pola promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selasa 21 Juli 2026.

Rapat yang digelar secara virtual itu dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, bersama jajaran Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dari Pemerintah Kabupaten Buol hadir Asisten III Sekretariat Daerah beserta perangkat daerah terkait.

“Harmonisasi bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi merupakan proses substantif untuk memastikan setiap rancangan peraturan kepala daerah disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan lebih efektif, implementatif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” ujar Sopian.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan memberikan masukan teknis dan yuridis agar kedua rancangan peraturan selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, dan mudah diterapkan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pihaknya terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

“Kualitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang menjadi landasannya. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Sulteng senantiasa memberikan pendampingan melalui fasilitasi harmonisasi agar setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum, selaras dengan regulasi nasional, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis,” tutur Rakhmat Renaldy.

Ia berharap kedua Raperbup tersebut segera disempurnakan sesuai hasil harmonisasi sehingga dapat menjadi regulasi yang implementatif dan mendukung penguatan manajemen aparatur sipil negara di Kabupaten Buol.