RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan penutupan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B-06 Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia dan diikuti seluruh unit eselon I, kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum. Dari Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, kegiatan diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, bersama Tim Kerja Reformasi Birokrasi.

Dalam pemaparannya, Inspektorat Jenderal menyampaikan pelaksanaan evaluasi meliputi tahap verifikasi pada 11–14 Juni 2026, monitoring pada 15–19 Juni 2026, dan evaluasi pada 22–26 Juni 2026. Secara nasional, capaian verifikasi mencapai 99,9 persen, sedangkan capaian evaluasi mencapai 99 persen.

Untuk unit eselon I, capaian verifikasi dan evaluasi mencapai 100 persen. Sementara itu, kantor wilayah mencatat capaian verifikasi 100 persen dengan hasil evaluasi sebesar 98,8 persen. Adapun unit pelaksana teknis memperoleh capaian verifikasi 99,9 persen dan evaluasi 97,6 persen.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

«"Reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan seluruh indikator reformasi birokrasi dapat dipenuhi secara optimal dan berkelanjutan," ujarnya.»

Ia menambahkan, kualitas data dukung dan sinergi seluruh jajaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan capaian reformasi birokrasi.

«"Setiap dokumen yang diunggah harus mencerminkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Karena itu, sinergi seluruh tim kerja menjadi kunci agar capaian reformasi birokrasi Kanwil Kemenkum Sulteng terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional Kementerian Hukum," tambahnya.»

Melalui hasil evaluasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berkomitmen mempertahankan budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Seluruh jajaran juga didorong memperkuat koordinasi, menyelesaikan dokumen pendukung secara tepat waktu, serta memastikan setiap program berjalan selaras dengan target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.