RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Tim Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) dalam kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara secara virtual, Kamis 25 Juni 2026.

Kegiatan bertema Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Melalui Penyusunan Policy Brief yang Berkualitas di Maluku Utara itu menghadirkan narasumber Nardiansyah Noor dan Dewi Oktaviani.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berbasis data.

"Penyusunan kebijakan yang berkualitas harus didasarkan pada data, analisis yang mendalam, serta pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi investasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Nardiansyah Noor menjelaskan konsep analisis kebijakan publik, termasuk perbedaan studi implementasi dan evaluasi kebijakan. Ia juga mengulas berbagai dimensi evaluasi kebijakan, mulai dari evaluasi proses, desain kebijakan, hingga legitimasi kebijakan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas kebijakan publik.

Sementara itu, Dewi Oktaviani memaparkan teknik penyusunan policy brief yang berkualitas. Menurutnya, identifikasi isu strategis menjadi fondasi utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan implementatif. Ia juga menjelaskan berbagai sumber isu kebijakan, mulai dari aspirasi masyarakat, hasil penelitian, masukan sektor swasta, media massa, kebijakan pemerintah, hingga perkembangan tren global.

Peserta turut memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, standar kompetensi yang harus dimiliki, serta sistem penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sebagai instrumen pengukuran kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang membahas pengembangan karier analis kebijakan, mekanisme uji kompetensi, serta tantangan yang dihadapi analis kebijakan di daerah.

Rakhmat Renaldy berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyusunan kajian strategis dan policy brief yang lebih tajam, berbasis bukti, serta mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengambilan keputusan.

Menurutnya, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk memperkuat fungsi analisis dan evaluasi kebijakan, sekaligus meningkatkan kualitas rekomendasi strategis dalam mendukung pembangunan hukum dan pelayanan publik yang profesional di Sulawesi Tengah.