Harmonisasi Perda APBD Parigi Moutong Perkuat Akuntabilitas

RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Selasa 23 Juni 2026.

Harmonisasi dilakukan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah guna memastikan materi muatan rancangan peraturan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pembahasan tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah melakukan pencermatan terhadap substansi rancangan peraturan untuk memastikan terpenuhinya aspek akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga wujud akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran,” ujarnya.

Menurut Rakhmat, proses harmonisasi menjadi tahapan penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat diimplementasikan secara efektif.

“Melalui proses harmonisasi, kami berupaya memastikan setiap regulasi daerah memiliki kualitas yang baik, memberikan kepastian hukum, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menambahkan, regulasi yang disusun dengan baik akan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui fasilitasi harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.