RRI.CO.ID, Parimo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung pembangunan hukum yang berpihak kepada masyarakat melalui audiensi bersama Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, Selasa 21 Juli 2026.

Pertemuan membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya implementasi KUHP Nasional, penguatan Integrated Criminal Justice System (ICJS), pendekatan restorative justice, perlindungan Kekayaan Intelektual, layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.

“Implementasi KUHP Nasional tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan seluruh komponen, termasuk pemerintah daerah. Karena itu kami terus membangun kolaborasi agar penerapannya berjalan efektif dan benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.

Rakhmat mengatakan, Kanwil Kemenkum Sulteng juga mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap potensi unggulan daerah, termasuk Durian Parigi yang sedang diusulkan sebagai Indikasi Geografis. Selain itu, pihaknya terus mengoptimalkan layanan Posbankum agar masyarakat desa memperoleh akses hukum yang lebih mudah.

“Kalau pembangunan hukum ini memang tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Ketika masyarakat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akses terhadap keadilan, di situlah sesungguhnya pembangunan hukum hadir,” tegas Rakhmat Renaldy.

Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menyatakan dukungannya terhadap seluruh program Kanwil Kemenkum Sulteng, termasuk penguatan restorative justice melalui pendekatan hukum adat yang dinilai relevan dengan kondisi masyarakat di Parigi Moutong. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat perlindungan hukum sekaligus mendukung penyelesaian berbagai persoalan sosial di daerah.