RRI.CO.ID, Touna - Tim Program INKLUSI dari Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana Kota, Rabu 6 Mei 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana Program INKLUSI dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una.

Tim Lakpesdam PBNU dipimpin oleh Ade Cahyadi bersama tim sub-mitra yang diwakili Salwa Salzabilla serta seluruh tim pelaksana lokal.

Delegasi diterima langsung oleh Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Tojo Una-Una, Darmawan Suaib, didampingi Azizah Bafadal, Fahrianti M. Lahay, serta Amson Amin Patanda beserta jajaran staf.

Dalam pertemuan tersebut, tim Program INKLUSI memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024–2025, hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Pertemuan ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi mengingat Kepala Dinsos PPPA baru menjabat kurang lebih empat bulan.

Ade Cahyadi menjelaskan bahwa Program INKLUSI merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan DFAT Australia dengan kepemimpinan BAPPENAS serta kementerian fungsional terkait sebagai komite pengarah.

“Program INKLUSI hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan dampak program,” ujar Ade Cahyadi.

Sementara itu, Salwa Salzabilla memaparkan perkembangan implementasi program di lapangan, termasuk berbagai capaian kegiatan selama periode 2024–2025 serta agenda pelaksanaan program tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una.

Pada kesempatan yang sama, Ade Cahyadi juga menyampaikan berakhirnya nota kesepahaman atau MoU sebelumnya serta meminta dukungan fasilitasi kantor sekretariat Program INKLUSI di Tojo Una-Una.

Menanggapi hal tersebut, Darmawan Suaib menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kerja sama yang telah terjalin.

“Kami melihat Program INKLUSI telah memberikan kontribusi yang baik di Kabupaten Tojo Una-Una, dan kami siap meningkatkan dukungan melalui penguatan kerja sama di tingkat kabupaten serta fasilitasi yang dibutuhkan agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Darmawan Suaib.

Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program INKLUSI di Kabupaten Tojo Una-Una serta peran aktif PC Fatayat NU sebagai mitra pelaksana di bawah koordinasi Lakpesdam PBNU. Dukungan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pemerintah daerah berencana mendorong penguatan kerja sama melalui peningkatan MoU di tingkat Bupati yang akan difasilitasi Sekretaris Daerah, serta penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan sejumlah dinas terkait, termasuk Dinsos PPPA, KUA, dan Dinas Pendidikan.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan konkret berupa izin penggunaan ruangan di kantor UPTD PPA sebagai sekretariat Program INKLUSI guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas layanan, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan anak.

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, tim turut meninjau fasilitas gedung UPTD PPA yang akan difungsikan sebagai sekretariat bersama. Kepala Dinas juga memberikan arahan terkait proses administratif penggunaan ruangan dan gedung aset daerah melalui mekanisme pinjam-pakai.