RRI.CO.ID, Palu - Penguatan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam optimalisasi program kekayaan intelektual bagi koperasi. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada Senin 31 Maret 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmayasa, bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Aida Julpha Tangkere. Keduanya disambut langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan membahas pentingnya pemutakhiran data koperasi aktif guna memastikan program pendaftaran kekayaan intelektual dapat berjalan tepat sasaran. Dari total ribuan koperasi yang ada, hanya sekitar 50 persen yang aktif, sehingga diperlukan validasi data secara berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan yang efektif.

“Sinergi antarinstansi harus diperkuat, terutama dalam pemutakhiran data koperasi aktif, agar intervensi program kekayaan intelektual benar-benar menyasar pelaku usaha yang produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada pendataan, tetapi juga mencakup pembinaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, termasuk melalui pelatihan yang memuat materi kekayaan intelektual.

Dengan integrasi data yang baik, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi koperasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan, khususnya dalam pendaftaran merek kolektif sebagai bagian dari perlindungan hukum dan peningkatan daya saing.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendorong ekosistem koperasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Tengah.