Kapal Sabuk Nusantara Tak Beroperasi, DPRD Maluku Desak Cari Pengganti Rute MBD

RRI.CO.ID, Ambon - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias mendesak pemerintah pusat dan operator pelayaran segera menghadirkan kapal pengganti KM. Sabuk Nusantara 87 dan KM. Sabuk Nusantara 73, untuk menjaga mobilitas masyarakat antarpulau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pernyataan itu disampaikan menyusul banyaknya pertanyaan masyarakat MBD terkait kepastian dan jadwal operasional kapal pengganti. Sejak 1 September 2026, kedua armada perintis tersebut belum kembali beroperasi sehingga warga membutuhkan kepastian layanan transportasi.

Dikatakan, kapal perintis menjadi sarana utama masyarakat di wilayah kepulauan terluar untuk bepergian sekaligus mendistribusikan berbagai kebutuhan. Kapal tersebut mengangkut penumpang, bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, hasil usaha masyarakat, hingga obat-obatan.

“Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kapal perintis membawa penumpang, bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, hasil usaha masyarakat, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan penting lainnya,” ujar Anos kepada RRI, Jumat 11 September 2026.

Saat melakukan reses di sejumlah desa dan pulau wilayah perbatasan, Anos mengaku mendengar langsung keluhan masyarakat mengenai keterbatasan transportasi. Kondisi tersebut menyulitkan warga yang harus bepergian untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, maupun urusan keluarga.

Ia menyebut, terdapat pro dan kontra terkait wacana penggunaan kapal pengganti jenis kargo untuk mengangkut penumpang. Sebagian masyarakat menilai kapal kargo kurang layak digunakan karena berkaitan dengan aspek kenyamanan dan keselamatan penumpang.

"Masyarakat bukan sedang memilih antara kapal yang nyaman dan kapal yang kurang nyaman, tetapi antara menggunakan sarana yang tersedia atau tidak dapat bepergian sama sekali,” katanya.

Anos mengaku telah berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Angkutan Laut Perintis dan pihak operator terkait persoalan tersebut. Ia meminta pelayanan transportasi segera dipulihkan agar mobilitas warga dan distribusi logistik di MBD tidak terganggu.

Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui koordinasi dengan PPK Angkutan Laut Perintis, operator, dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

“Kapal boleh berganti, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti," ujarnya.